• Home
  • Opini
  • Sudahkah "Relawan Desa Lawan Covid-19" Difungsikan dengan Maksimal?

Sudahkah "Relawan Desa Lawan Covid-19" Difungsikan dengan Maksimal?

Minggu, 21 Juni 2020 11:40:00
BAGIKAN:
Defri Caniago
AGAK Bingung juga rasanya, melihat realita dan keberadaan "Relawan Desa Lawan Covid-19" saat ini. Ya, barangkali banyak masyarakat yang kurang memahami, apakah "Relawan Desa Lawan Covid-19" sifatnya wajib dibentuk?. Atau cukup diatas kertas belaka?.

Kenapa demikian, bisa dipertanyakan langsung ditengah masyarakat. Sebagian masyarakat, atau bahkan ditingkat RT/RW tidak semuanya mengetahui tugas dan fungsi "Relawan Desa Lawan Covid-19" ini. Bahkan ironisnya, tidak mengetahui juga keberadaan "Relawan Desa Lawan Covid-19". Jangan-jangan "Relawan Desa Lawan Covid-19" ini hanya isapan jempol belaka. Maaf, hanya menduga. Tapi memang, buktinya, masyarakat kebingungan sendiri, akan peran dan pentingnya "Relawan Desa Lawan Covid-19".

Padahal, dikutip dari laman resmi http://kemendesa.go.id dan sumber lainnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai.

SE tersebut berisikan tentang petunjuk tata cara pencegahan penyebaran Virus Corona di tingkat desa, SE menjadi dasar bagi desa untuk melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dengan cara menggeser pembelanjaan bidang, dan subbidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana.

Keadaan darurat, dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai relaksasi kredit yang sebelumnya telah dibahas.

Berdasar pada SE Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 ini, maka telah jelas, setiap desa diwajibkan untuk membentuk "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19". Nah, sekarang timbul pertanyaan, siapa saja yang wajib tergabung dalam tim itu?.

Karena Covid-19 ini adalah musuh kasat mata yang harus diperangi bersama, dalam, "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19" harus diisi oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk juga Pemerintah Desa (Pemdes) beserta jajarannya.

Di Dalam tim ini, Kepala Desa wajib menjadi garda terdepan untuk membantu seluruh anggota dan masyarakat. Kepala Desa berperan sebagai Ketua "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19" sebagai decision maker dibantu oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil.

Untuk struktur lain dibawahnya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap Desa yang anggotanya terdiri dari perangkat desa dan anggota BPD, Ketua RT/RW atau Kepala Dusun (Kadus), pendamping desa dan bidan desa, PKK, serta kelompok masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Karang Taruna.

Selain itu, "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19" di setiap desa dapat bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan wajib melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan tindakan pencegahan atau penanganan yang tepat. Lalu apa saja tugas mereka?.

1. Menyiapkan tempat khusus penanganan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Lokasinya bisa ditempatkan di gedung sekolah, balai desa, atau gedung serbaguna lain yang memungkinkan untuk digunakan.

2. Membuat pos jaga gerbang desa untuk memantau mobilitas warga. Beberapa desa telah mengambil keputusan untuk memberlakukan Karantina Wilayah Lokal Desa, beberapa akses jalan menuju desa tidak difungsikan dan mereka melakukan One Gate System.

Gerbang utama desa yang masih dibuka dijaga oleh relawan dan disediakan cairan disinfektan. Semua warga asing yang masuk akan didata oleh relawan dan ditanyakan keperluan kunjungannya. Dengan demikian desa memiliki data siapa saja yang wajib melakukan karantina mandiri.

3. Membantu tenaga kesehatan menangani warga yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19. "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19" dapat membantu mengawasi PDP yang ada di wilayah desa dan melaporkan pada Nakes jika terjadi hal darurat.

4. Penyiapan dan penanganan logistik untuk kepentingan warga. Karena kondisi krisis Covid-19 ini belum dapat diprediksi dengan pasti akan berakhir kapan, "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19" wajib mendata kondisi kesediaan pangan dan obat-obatan umum selama krisis covid-19 berlangsung dan warga dibatasi mobilitasnya.

5. Memastikan tidak ada kerumunan warga. Selama masa krisis covid-19, "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19" melalui Kades dapat mengeluarkan Surat Edaran dan himbauan agar tidak dilakukan kegiatan yang menimbulkan konsentrasi massa pada satu titik. Jika terjadi kerumunan "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19" wajib membubarkannya.

6. Pengawalan warga yang berkewajiban melaksanakan karantina mandiri. "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19" wajib memantau warga yang melaksanakan karantina mandiri. Bantuan dan dukungan dari warga sekitar sangat dibutuhkan oleh warga yang melaksanakan karantina mandiri.

Hal ini dapat diakomodir oleh "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19", seperti menyiapkan kebutuhan dasar bagi yang melakukan karantina mandiri, sehingga tidak terpaksa untuk melakukan aktifitas di luar rumah.

7. Pendataan penduduk rentan sakit dan kelompok marginal. Pendataan ini sangat dibutuhkan untuk pemetaan bantuan dan pemantauan. Pendudukan rentan sakit dapat diberikan bantuan berupa multivitamin dan obat booster immune. Untuk kelompok marginal, bantuan kebutuhan pokok sangat diperlukan di tengah krisis seperti ini, terlebih jika mereka juga tergolong pekerja harian.

8. Penyemprotan disinfektan dan penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat umum. Penyemprotan disinfektan harus dilakukan berkala di fasilitas-fasilitas umum dan pemukiman warga untuk mengurangi resiko virus bertahan hidup di benda-benda mati. Fasilitas cuci tangan juga sangat diperlukan, disarankan ada disetiap rumah untuk membiasakan warga cuci tangan sebelum masuk ke dalam rumah.

9. Buat pusat informasi pencegahan dan penanganan Covid-19. Dalam situasi krisis seperti ini informasi valid sangat dibutuhkan masyarakat, karena informasi yang beredar tidak bisa terhindar dari hoax. Maka dari itu, informasi dari sumber yang valid sangat membantu masyarakat awam untuk melawan krisis covid-19.

10. Sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19. Selain pusat informasi, "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19" juga wajib menyampaikan secara detail mengenai apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah dan menangani covid-19. Cara cuci tangan yang benar, gejala dan resiko jika terinfeksi covid-19 harus disosialisasikan kepada masyarakat untuk mengedukasi dan mengurangi kepanikan.

Selain itu, "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 dibentuk untuk membantu masyarakat desa melawan Covid-19. Namun semua itu tidak akan efektif jika masyarakat desa sendiri tidak memiliki kesadaran pribadi.

Nah, disini timbul pertanyaan, apakah desa, khusus di Kabupaten Bengkalis telah maksimal dan patuh menjalankan SE Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai itu?.

Kalau ditemukan masih ada desa yang sama sekali tidak membentuk "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19" atau "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 dibentuk sesuai SK, tetapi tidak memberdayakan "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19", lalu seperti apa pertanggungjawabannya, ketika muncul mata anggaran untuk penanggulangan Covid-19 ini saat memakai sumber dana, baik itu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa?.

Seyogyanya, pemerintah khususnya Pemkab Bengkalis melalui Perangkat Daerah (PD)nya yang menyalurkan bantuan penanggulangan Covid-19 untuk masyarakat di Kabupaten Bengkalis, harus memperjelas dan mempertegas, pihak mana yang akan melakukan pendataan untuk masyarakat yang berhak menerima bantuan tentang Covid-19 ini. Apakah cukup didata oleh Pemerintah Desa melalui RT/RW semata. Atau didata oleh "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19" yang didalamnya telah memenuhi unsur dan elemen masyarakat. Tetapi kembali lagi, kalau dilihat pada aturan dari pemerintah, bukankah yang mendata itu juga bagian dari tugasnya "Relawan Desa Lawan Covid-19?.

Karena dalam Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, juga telah ditegaskan, wajibnya desa membentuk "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19. Bahkan hal itu dipertegas lagi dengan SE Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai.

Kewajiban itu dilakukan pemerintah agar tidak menimbulkan perkara hukum dikemudian hari. Namun persoalannya, sudahkah peraturan yang dikeluarkan pemerintah, dipatuhi, khususnya masing-masing provinsi, kabupaten dan desa?. Kalau sekiranya provinsi, kabupaten dan desa ada indikasi mengangkangi peraturan tersebut, bisa jadi pendataan masyarakat penerima bantuan terdampak Covid-19 dari yang paling bawah, yakni di desa akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Kenapa bermasalah?. Ya itu tadi, bantuan bukan hanya bersumber dari APBN, bahkan APBD juga menyiapkan bantuan. Baik itu dari Pemerintah Provinsi, ataupun Pemerintah Kabupaten. Sekiranya yang mendata berbeda "tidak satu pintu", apa jaminannya tidak akan menimbulkan tumpang tindih?.

Maka dari itu, SE Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai yang menegaskan pembentukan "Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 itu, perlu dibentangkan, sudahkah maksimal atau diberdayagunakan di setiap desa yang ada di Kabupaten Bengkalis?. Hal ini penting, supaya dilapangan tidak terjadi timpang tindih dan kecemburuan sosial soal pendataan masyarakat penerima bantuan. Mengingat, banyaknya bantuan yang disalurkan oleh pemerintah yang ujung tombak pendataannya berada di desa/kelurahan.

Ini perlu diluruskan oleh stakeholder terkait di negeri ini. Termasuk juga kontrol dan monitor dari DPRD Kabupaten Bengkalis, yang telah membentuk Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Bengkalis  Jangan sampai bencana yang satu belum selesai, timbul lagi bencana baru yang akan menjerat para pemangku kepentingan. Kerena semua itu berhubungan dengan "anggaran" yang harus dipertanggungjawabkan ketika telah disulurkan ke tengah masyarakat.


Oleh: Defri Caniago
Alumni Pekanbaru Jurnalis Center
BAGIKAN:

BACA JUGA

KOMENTAR