• Home
  • Opini
  • Penangkal KPK untuk Gubri Terpilih

Penangkal KPK untuk Gubri Terpilih

Sabtu, 04 Agustus 2018 13:54:00
BAGIKAN:
Wahyudi El Panggabean
Sesungguhnya: pemberi, penerima dan perantara suap, dilaknat Allah (Al-Hadis).

SEBAGIAN besar kepala daerah yang ditangkap Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap.

Tiga Gubernur Riau (Gubri) terakhir, menjalani hal serupa. Divonis sebagai terpidana korupsi atas tuduhan menerima suap.

H. Saleh Djasit, divonis atas tuduhan korupsi proses Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar). H.M. Rusli Zainal, tersangkut Proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Anas Ma'mun, terkena OTT perizinan perkebunan.

Sangkaan tindak pidana korupsi, ternyata tidak sesederhana defenisinya dalam undang-undang. 

Seorang teman, PPK pembangunan pasar sebuah desa di wilayah hukum Pelalawan beberapa tahun silam, divonis sebagai koruptor dengan hukuman 18 bulan penjara.  

Padahal, fakta-fakta persidangan tidak berhasil membuktikan dia mengorupsi dana proyek. Walau satu rupiah jua.

Hakim sependapat dengan jaksa: kasus ini bermula saat pencairan dana 100 persen atas proyek--yang pembangunannya masih terbengkalai--oleh Kepala Dinas.

Si PPK memang tidak menyetujui pencairan dana tersebut. Namun,  selaku PPK dia seharusnya melaporkan pencairan non-prosedural itu kepada bupati secara tertulis. 

Apatisme inilah yang dinilai hakim  sebagai bentuk kerjasamanya. Logis juga. Jika dia melapor, mungkin saja tindak korupsi akan gagal. 

Ironis. Kepala Dinasnya, keburu "dieksekusi" Tuhan saat proses kasasi atas hukumannya 2 tahun penjara di Pengadilan Tipikor, Pekanbaru. Dia meninggal dunia.

Kasus ini hanya sekadar contoh. Betapa si PPK, orang yang sama sekali tidak menikmati uang korupsi satu sen pun, harus terpenjara. Ia menjalani hukuman sebagai terpidana korupsi.

Begitu rentannya jebakan korupsi di tengah sistem dan prosesi realisasi proyek yang juga berpeluang penyalahgunaan. 

Kini, realisasi APBD rata-rata di kisaran angka 60 persen. Konon, peningkatan sisa Anggaran Perbelanjaan Daerah (APBD),  berkorelasi dengan ancaman KPK.

Para kontraktor kian cerdas menyiasati pola permainan lama tender proyek. Ogah "nyetor" DP khawatir terendus hidung KPK. Akibatnya, banyak proyek mandeg.

Ironi lain dari gebyar anggaran pembangunan toh tak bisa dibelanjakan. Ilustrasinya: biarlah ayam lapar di atas lumbung ketimbang disergap musang.

Dari dulu hingga sekarang aturan main masih tetap. Tidak berubah. Mengeruk uang rakyat dari mata anggaran pembangunan lewat kontraktor "piaraan".

Sistem ini akan berlanjut. Kecuali lahir seorang pemimpin yang tampil beda: pembawa perubahan dengan modal keberanian dan integritas.

Integritas dan kejujuran hanya ini yang mampu menangkal KPK untuk menambah angka jumlah Gubernur Riau di Mako Brimob.

Integritas dan kejujuran itu pula yang kita harapkan senjata bagi Syamsuar sebagai Gubernur Riau terpilih, saat menahkodai bahtera kepemimpinan negeri ini. Untuk periode selanjutnya.

Jika itu sudah Anda miliki, Tuhan pun akan menjamin keselamatan segala kebijakan yang Anda tempuh. Atas nama kepentingan segenap rakyat Riau. 

Rakyat Riau, yang sebagian telah menyepakatimu sebagai gubernur. Yang dari mereka sesungguhnya Anda meraup doa-doa.

Integritas dan kejujuran, sekaligus alat ampuh sebagai penangkal KPK untuk menggunakan kewenangannya memindahahkan kantor seorang pejabat negara. Dari ruang mewah ke balik tembok penjara....***


Oleh: Wahyudi El Panggabean

BAGIKAN:

BACA JUGA

KOMENTAR