• Home
  • Bengkalis
  • Kelabui Masyarakat, PT Meskom Agro Sarimas Harus di Audit

Kelabui Masyarakat, PT Meskom Agro Sarimas Harus di Audit

Senin, 27 Agustus 2018 13:58:00
BAGIKAN:
Direktur Lingkaran Hijau Bengkalis (LHB), Tun Ariyul Fikri
BENGKALIS (JEBATNEWS.COM)- Karena diduga memanipulasi data dan mark-up "mengelabui" masyarakat, kerugian yang diterima anggota Koperasi Meskom Sejati (KMS) sangat memprihatinkan. Para peserta kebun kemitraan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) KMS dengan PT Meskom Agro Sarimas (MAS), kini hanya bisa menunggu keadilan dari pihak terkait. Pasalnya, PT MAS dalam hal ini duduga telah melakukan persekutuan jahat untuk meraih keuntungan dengan mengorbankan masyarakat.

Direktur Lingkaran Hijau Bengkalis (LHB), Tun Ariyul Fikri menegaskan, pembengkakan hutang atas biaya investasi pembangunan kebun kelapa sawit dari yang seharusnya hanya Rp23.062.942 per Ha, menjadi Rp92.821.187 per Ha. Karena diduga terjadi mark-up oleh pelaksana.

"Ini memang tidak manusiawi. Kehilangan kesempatan memperoleh bagi hasil kebun yang seharusnya diterima para peserta setelah masa pembangunan 4 tahun, menjadi tidak jelas waktunya. Kapan diperoleh masyarakat hak mereka, padahal sudah hampir 15 tahun PT MAS beroperasi," tegasnya, Senin (27/8).

Selain itu, masyarakat juga kehilangan luas tanah, dari yang seharusnya memperoleh luas 2 Ha perkavling, menjadi kurang dari 2 Ha, berkisar 0,9 s/d 1,65 Ha per kavling. Belum lagi komponen beban hutang yang ditagih menjadi bertambah. Biaya investasi pembangunan kebun hanya sebesar Rp23.062.942 per Ha, tetapi mengapa menjadi Rp92.821.187 per Ha. Kemudian hutang atas kerugian biaya pengelolaan kebun oleh pelaksana PT MAS dan hutang atas pinjaman tunai.

"Kasihan kita masyarakat. Saat ini tidak ada kepastian dari PT MAS atas redistribusi kebun plasma yang telah dibangun kepada anggota KMS sebagai peserta kebun kemitraan, sebagaimana perjanjian," ujarnya.

Sementara, bagi PT MAS tentunya kerjasama kemitraan memberi manfaat yang sangat besar. Yaitu mendapatkan modal kredit yang menjadi tanggungan peserta kebun kemitraan anggota KMS (hutang investasi pembangunan kebun KMS sebagai debitur).

PT MAS juga mendapatkan hak atas tanah seluas 3.705 Ha yang telah di HGU a/n PT MAS tanpa proses ganti rugi, mendapatkan hak monopoli pengelolaan kebun plasma, mendapatkan keuntungan dari hak monopoli pengelolaan kebun plasma. Juga mendapatkan pasokan buah kelapa sawit dengan kualitas (sortase) yang ditentukan sendiri oleh PT MAS yang berpengaruh pada nilai jual dan beli buah.

Sedangkan kerugian masyarakat atau peserta kebun kemitraan, yang pertama sudah jelas pada perubahan komoditas tanaman menjadi kebun sawit. Ketidak pastian status hukum atas tanah yang telah diserahkan dalam kerjasama kemitraan. Kemudian dibebani hutang yang tidak wajar.

Sementara, Negara dalam hal ini pemerintah, terutama di sektor Kehutanan (Audit BPK-RI) yakni, penggunaan kawasan HPK dan HPT seluas lebih kurang 6.659.05 Ha tanpa izin pelepasan kawasan atau tidak sah. Sehingga kerugian Negara atas nilai tegakan kayu sebesar Rp32.403.515.013.48 dan USD 477.014.33.

Dengan carut-marut dan "kebohongan" yang diduga dilakukan PT MAS tersebut, maka perlu didorong agar pihak terkait melakukan "audit" terhadap PT MAS. Audit yang dimaksud meliputi atas biaya investasi pembangunan kebun, mengingat terjadi ketidaksesuaian antara biaya dengan capaian realisasi pembangunan kebun dan infrastrukturnya antara yang ditagihkan dengan kondisi sebenarnya. Juga terjadi pembengkakan atau dugaan mark-up dari yang semula hanya Rp23,06 Juta per Ha menjadi Rp92,82 Juta per Ha.

"Capaian realisasi pembanunan kebun yang tidak jelas, apakah 5.119 Ha, 3.400 Ha atau 3.889 Ha. Karena perbedaan itu jelas berdampak pada komponen dan nilai biaya pembangunan kebun yang layak ditagihkan ke peserta. Juga audit atas biaya kegiatan pengelolaan kebun yang telah menghasilkan," tegas Tun.

Mengapa itu perlu dilakukan, sebab nilai anggaran hingga realisasi kegiatan, dibuat dan disampaikan secara sepihak oleh pihak mitra, bersama sebagian pengurus KMS yang kebenaran atas nilai dan komponen biaya yang ditagihkan tidak memiliki dasar serta validasi dari para pihak terkait.

Kemudian, audit atas biaya operasional KMP dari 2002-2016. Mengingat, sejak berdirinya pengurus, tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan usaha, juga tidak pernah mengadakan RAT. Artinya, audit harus dilakukan, karena telah diatur dalam perjanjian kerjasama dan dalam AD/ART KMS.

"Banyak indikasi manipulasi dalam laporan dan realisasi sebenarnya dari setiap kegiatan yang berdampak pada kerugian yang harus ditanggung oleh para peserta kebun kemitraan," ungkap Tun.

Selain itu, sebagian pengurus KMS saat ini merupakan sub ordinate dari pihak mitra yang berakibat, jelas tidak ada keberpihakan kepada anggota dan cenderung menutupi kondisi yang terjadi sebenarnya. Sebagian pengurus KMS sengaja menghindar, karena bekerjasama dengan pihak mitra yaitu PT MAS. "Mereka menutupi segala indikasi manipulasi atas kegiatan kerjasama kemitraan. Ini tidak bisa dibiarkan," tuntasnya. d'ril
BAGIKAN:

BACA JUGA

KOMENTAR