• Home
  • Bengkalis
  • Kasus Oknum Anggota DPRD Bengkalis AZ Ditingkatkan ke Penyidikan

Dugaan Politik Uang Pilgubri di Rupat

Kasus Oknum Anggota DPRD Bengkalis AZ Ditingkatkan ke Penyidikan

Sabtu, 28 April 2018 12:32:00
BAGIKAN:
BENGKALIS (JEBATNEWS.COM)- "Sambil menyelam minum air". Jangan "lengah" ketika ada kesempatan. Sepertinya, usaha itu yang dilakukan salah satu oknum Anggota DPRD Bengkalis Daerah Pemilihan (Dapil) Rupat demi "memikat" hati masyarakat terhadap salah satu Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang diusung partainya dengan mengunakan fasilitas Negara melalui dana reses.

Dugaan "politik uang" salah satu Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau itu memang telah mengapung kemana-mana dan juga tengah diproses pihak terkait.

Dikutip dari CAKAPLAH.com tagal 27 April 2018, politik uang dilakukan oknum anggota DPRD Bengkalis inisial AZ di Bengkalis. Dimana saat reses, AZ terbukti melakukan politik uang yang merupakan tindak pidana. 

"Jadi AZ ini membagi-bagikan baju kaos salah satu Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang di dalamnya diselipkan uang Rp50 ribu," kata Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan.

Dijelaskan Rusidi, politik uang oknum Anggota DPRD Bengkalis itu saat ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan oleh penyidik Sentral Penegakan Hukum Terpadu Polresta Bengkalis. 

"Kemudian di waktu dan tempat yang sama. Orang yang sama (AZ) juga melakukan berkampanye salah satu Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau," ujarnya.

Sementara, U.S, salah seorang pendukung Paslon lain menegaskan, Ia sangat mengapresiasi kinerja pihak penyelenggara pesta demokrasi rakyat itu. Karena telah mampun membongkar salah satu dugaan praktek "jahat" oknum DPRD Bengkalis. Kendati demikian, pihak terkait harus membuktikan ke masyarakat, kalau memang yang dilakukan oknum DPRD itu salah atau tidak menurut hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

"Kita minta semua pihak berwenang bersikap profesional dalam melakukan penindakan. Kalau benar, ini jelas-jelas telah menciderai proses demokrasi politik di Negeri yang beradap ini. Jangan mengambil keuntungan dari kegiatan yang dilakukan oknum DPRD untuk "membeli" suara masyarakat untuk Paslon yang diusung partainya," geram salah satu pendukung Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, U.S, Sabtu (28/4/18).

Sebelumnya, Tujuh saksi telah dimintai klarifikasi dan diambil keterangan terhadap temuan, termasuk pejabat dan anggota DPRD Bengkalis oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bengkalis dan tengah dilakukan pendalaman oleh Sentra Gakkumdu.



Sanksi Politik Uang yang Cukup Berat

Selain Sanksi Administrasi berupa Pembatalan pasangan calon Pelaku politik uang dikenakan Sanksi Pidana, Pada  Pasal 187 A mengatur, l Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik  secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu.

Sanksi pidana terhadap pelaku Politik Uang tidak saja dikenakan kepada pemberi tetapi juga dikenakan kepada pemilih sebagai penerima dengan ancaman pidana yang sama, Ancaman Pidana dalam Pasal 187 A pelaku dijatuhi pidana secara kumulatif yaitu pidana Penjara yang ditambah juga dengan pidana denda, pelaku dikenakan pidana paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun dipasal 187 B mengatur praktek politik uang yang melibatkan anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya pada pasal 187 C diatur juga bahwa Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan  melawan  hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota  maka penetapan sebagai calon,   pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota   sebagaimana dimaksud dalam Pasal   47 ayat (5), dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling  lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).***
BAGIKAN:

BACA JUGA

KOMENTAR