• Home
  • Bengkalis
  • Dugaan Korupsi DIC, Mantan Kadis PUPR Hadi Prasetiyo Terperiksa

Dugaan Korupsi DIC, Mantan Kadis PUPR Hadi Prasetiyo Terperiksa

Jumat, 13 November 2020 12:26:00
BAGIKAN:
net
Saat proses awal pengerjaan proyek DIC
BENGKALIS (JEBATNEWS.COM)- Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis saat ini berstatus terperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis. Hal itu berangkat dari temuan BPK ada dugaan kerugian negara Rp1,8 Miliar dari kegiatan Proyek Duri Islamic Center (DIC) Rp38 Miliar tahun 2019 lalu.

Kejari Bengkalis telah memanggil dua orang yang diduga terlibat. Dalam pemanggilan oleh penyidik Kejari Bengkalis, masing-masing mendapat 26 dan 17 pertanyaan.

Kasi Pidsus Kejari Bengkalis Juprizal telah menegaskan, pihak-pihak yang terlibat akan dilakukan pemanggilan, termasuk KPA dan PPTK yang sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan.

"Ini masih tahap awal penyelidikan. Pastinya siapapun yang terlibat dalam kegiatan tersebut, akan kita panggil kembali. Hal ini bertujuan untuk melengkapi berkas dugaan kerugian negara," tegasnya, Rabu (11/11) lalu.

Kemudian, saat ini Kejari Bengkalis terus melakukan pendalaman kasus tersebut. Setelah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, maka akan dilakukan pendalaman terhadap pelaksanaan teknis.

"Kamis (12/11/20) kemarin, telah kita jadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksana teknis lapangan. Tapi petugas teknis dari rekanan pak Hari tak datang," ujar Juprizal, saat dihubungi wartawan, Jum'at (13/11/20).

Ia menejelaskan, pemeriksaan pelaksana teknis lapangan akan dijadwalkan kembali pada hari Senin (16/11/20). Dan pemeriksaan terhadap pelaksana teknis itu, bertujuan untuk menkonfirmasi terhadap proyek tersebut.

"Hal ini kita lakukan untuk konfermasi terhadap kegiatan tersebut," jelas Kasi Pidsus Kejari Bengkalis ini.

Sebelumnya, berawal temuan BPK ada dugaan kerugian negara Rp1,8 Milyar dari kegiatan Proyek DIC Rp38 Miliar tahun anggaram 2019 lalu, penyidik Kejari Bengkalis telah pemanggilan terhadap pihak terkait, yakni Kadis PUPR Hadi Prasetyo, Rekanan, KPA dan PPTK.

Karena pekerjaan sudah dinyatakan pihak PUPR selesai 100 persen, maka pihak dinas telah membayar ke rekanan 100 persen. Akan tetapi BPK menemukan ada kelebihan pembayaran dari nilai Rp38 Miliar mencapai Rp1,8 Milyar. Sehingga rekanan telah mengembalikan Rp800 juta. Sedangkan sisanya Rp1 miliar belum dikembalikan. (yrz)
BAGIKAN:

BACA JUGA

KOMENTAR