Jumat, 16 Oktober 2020 16:04:00

Gubri Dinilai tak Konsisten dengan Keputusan yang Dibuat Sendiri, Apa Itu!

Pekanbaru
Gubernur Riau Syamsuar mengeluarkan maklumat terkait penanggulangan penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau. Maklumat tersebut dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan nomor 248/MAK/2020. Ada tiga poin dalam maklumat tersebut.

Berita Terkait

Berita Terbaru

Gubri Dinilai tak Konsisten dengan Keputusan yang Dibuat Sendiri, Apa Itu!

Pekanbaru  |  2 minggu lalu

Gubernur Riau Syamsuar mengeluarkan maklumat terkait penanggulangan penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau. Maklumat tersebut dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan nomor 248/MAK/2020. Ada tiga

Sosiolog UNS Surakarta, Drajat Tri Kartono: Jika Presiden Tandatangani UU Cipta Kerja, Aksi Demonstrasi akan Lebih Besar

Nasional  |  2 minggu lalu

Aksi massa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir setidaknya hingga Jumat (16/10/2020) ini.

Daftar di HP, Bantuan Rp3,55 Juta dari Pemerintah Masuk ke Rekening, Ini Syaratnya

Nasional  |  satu bulan lalu

Untuk memulihkan ekonomi nasional, pemerintah sedang gencar membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan syarat yang mudah.

JMGR Bengkalis: Riau Hijau Mangkrak, DLHK Riau Wajib Gerak

Bengkalis  |  2 bulan lalu

Riau Hijau merupakan komitmen politik yang menjadi kebijakan Gubenur Riau sejak menjabat.

Jangan Takut Dinonjobkan Kepala Daerah, PNS Harus Kompak

Nasional  |  2 bulan lalu

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korpri Zudan Arif Fakrulloh menyayangkan rendahnya solidaritas Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bergabungnya Domokrat, Kekuatan Kasmarni-Bagus Santoso Betambah

Bengkalis  |  2 bulan lalu

Setelah gagal berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat akhirnya mengalihkan dukungan ke Bakal Calon (Bacalon) Bupati dan Wakil Bupati Kasmarni-Bagus Santoso (KBS) yang maju d

Warga Parit Bangkung Dukung Eed di Pilkada 2020 Kabupaten Bengkalis

Bengkalis  |  2 bulan lalu

Akhirnya, DPP Partai Golkar menjatuhkan pilihan pada Indra Gunawan alias Eet dan Syamsu Dalimunthe sebagai kandidat Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis untuk bertarung di Pilkada Kabupaten Bengk

226 Daerah telah Mentransfer Dana Pilkada ke Penyelenggara Pemilu

Nasional  |  3 bulan lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengatakan, 226 dari 270 daerah telah mentransfer 100 persen dana Pilkada 2020 dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke penyelenggara pemilu.

Tepuk Tangan Nan Riuh, Paslon Kade-Iyet Melaju Pilkada Bengkalis

Pekanbaru  |  3 bulan lalu

Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, memimpin rapat dalam rangka pengumuman 75 Pasangan Calon (Paslon) Pilkada serentak 2020 pada gelombang lll.

Edhy Prabowo: Saya Jamin Kedepan tidak ada Pembabatan Mangrove untuk Tambak Udang

Nasional  |  4 bulan lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, menegaskan kalau pihaknya tak akan membiarkan alih fungsi hutan mangrove menjadi lahan tambak budidaya di seluruh wilayah Indonesia.

Cegah Korupsi, Kementerian Desa dan KPK Sepakati Pertukaran Data

Nasional  |  4 bulan lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyepakati untuk bertukar informasi dan data terkait dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Tetap Mengedepankan Protokol Covid-19

Oktober atau November 2020, MTQ Kabupaten Bengkalis Rencana Tetap Digelar

Bengkalis  |  4 bulan lalu

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Bengkalis pada situasi pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19), tahun 2020 ini direncanakan akan tetap diselenggarakan.

Tiga Warga Negara Malaysia Pencuri Ikan Bebas, Mahasiswa Gelar Aksi Protes ke PN Bengkalis

Bengkalis  |  4 bulan lalu

Dampak vonis tidak bersalah atau bebas tiga WNA asal Malaysia pencuri ikan diperairan Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis berbuntut panjang.

184 Anggota DPRD di 22 Wilayah Menjadi Tersangka Korupsi

Nasional  |  4 bulan lalu

mengungkapkan, sekitar 184 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di 22 wilayah, berurusan dengan penegak hukum dan menjadi tersangka kasus korupsi.

KPK Rekomendasikan Kartu Prakerja Gelombang 4 Dihentikan Sementara

Nasional  |  4 bulan lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi agar program Kartu Prakerja gelombang ke-4 dihentikan sementara.